InfOz pLu$

Mei 12, 2008

Tinjauan Praktis PSAK Zakat Perusahaan

Filed under: ARTIKEL — beritazakat @ 2:45 am

Oleh : Yakub

Praktisi Akuntansi Syariah

Suatu yang hal yang konstruktif dengan mengemukanya wacana zakat atas perusahaan yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terkait dengan penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk zakat dan infak/sedekah yang sedang dilakukannya. Hal ini mendapat tanggapan dari Irfan Syauqi Beik yang mengemukakan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya zakat atas perusahaan.

Terakhir kali Muhammad Akhyar Adnan memberikan alternatif perlakuan akuntansi yang semestinya seandainya zakat diwajibkan atas perusahaan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan PSAK untuk zakat dan infak/sedekah, IAI telah mengeluarkan dan mengedarkan exposure draft (ED) PSAK tersebut dan akan segera dilakukan public hearing.

Dalam ED PSAK tersebut, belum diatur mengenai muzakki entitas (perusahaan) sebagaimana yang diwacanakan tersebut dikarenakan belum adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Tulisan ini mencoba memberikan beberapa catatan dari sisi praktis bagaimana penentuan zakat perusahaan dan perlakuan akuntansinya apabila sudah ada fatwanya.

Penentuan zakat
Penentuan zakat perusahaan akan menghadapi beberapa kompleksitas dari sisi praktis, yaitu bagaimana menentukan perusahaan, pemilik perusahaan, dan agama pemilik perusahaan. Pertama, penentuan siapa perusahaan yang wajib zakat. Sekarang ini banyak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain, bahkan sering kali terjadi kepemilikan silang (cross ownership) antarperusahaan.

Permasalahan yang muncul, apakah zakat berlaku untuk perusahaan secara individual atau perusahaan yang dikonsolidasikan? Perhitungan zakat perusahaan secara individual akan berbeda dengan perusahaan secara konsolidasi. Kompleksitas tersebut akan bertambah dengan adanya bentuk-bentuk perusahaan yang tidak biasa (nonkonvensional) yang lazim dalam praktik usaha sekarang, misalnya entitas bertujuan khusus (special purpose entity).

Kedua, setelah ditentukan perusahaan yang dimaksud di atas, permasalahan selanjutnya adalah menentukan kekayaan perusahaan sebagai dasar kepemilikan. Kekayaan perusahaan tecermin dalam ekuitas, yaitu kewajiban dikurangi aset.

Untuk perusahaan yang hanya menerbitkan saham biasa, hal ini tidak akan menimbulkan kompleksitas. Namun, untuk perusahaan yang menerbitkan saham preferen atau instrumen keuangan majemuk (compound financial instrument) yang di dalamnya terdapat unsur kewajiban dan ekuitas akan lain permasalahannya.

Untuk itu diperlukan penentuan lebih lanjut mengenai perlakuan atas kepemilikan instrumen keuangan tersebut apakah sebagai pemilik (yang tecermin dalam ekuitas) atau investor (yang tecermin dalam kewajiban). Hal ini penting untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik perusahaan yang sebenarnya.

Ketiga, penentuan agama pemilik. Kewajiban zakat perusahaan tentunya berlaku untuk pemilik Muslim. Untuk perusahaan yang tertutup (bukan perusahaan publik) tentunya akan mudah menentukan proporsi kepemilikan Muslim atas perusahaan tersebut, karena data agama pemilik dapat dengan mudah diketahui.

Namun, untuk perusahaan publik yang dimiliki oleh banyak pihak, baik pihak domestik atau asing, dan perpindahan kepemilikan perusahaan dilakukan dalam hitungan detik sebagaimana yang terjadi di bursa efek, tentunya sangat sulit (untuk tidak dikatakan tidak mungkin) untuk menentukan kepemilikan perusahaan oleh Muslim. Ini karena dalam transaksi perpindahan kepemilikan di bursa efek tidak terdapat data mengenai agama pemilik (investor).

Sementara itu, untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara, BUMN atau BUMD, juga akan memunculkan permasalahan serupa yaitu menentukan proporsi kepemilikan Muslim atas perusahaan tersebut. Selain itu, proporsi kepemilikan tidak selalu sama atau sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh pemilik.

Banyak pemilik yang mempunyai porsi kepemilikan yang kecil, tetapi mampu mengendalikan operasional dan keuangan perusahaan, sehingga akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik mayoritas. Apabila pengenaan zakat atas proporsi kepemilikan, maka sangat dimungkinkan pemilik mayoritas mengeluarkan jumlah pajak yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik minoritas yang justru memperoleh manfaat yang lebih besar dari perusahaan, dengan hak keistimewaan tertentu. Dengan demikian, akan menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik tertentu.

Perlakuan akuntansi
Pemikiran untuk mencatat zakat sebagai investasi merupakan suatu hal menarik. Dalam konteks akuntansi, dana yang digunakan untuk investasi, misalnya untuk membeli surat berharga, bangunan, atau tanah, akan dicatat sebagai bagian dari aset perusahaan dan muncul dalam neracanya. Sementara, dana yang digunakan untuk investasi pengembangan sumber daya manusia umumnya akan dicatat sebagai beban walaupun investasi tersebut akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan melalui peningkatan keahlian pegawai yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah penjualan.

Jadi, sesuatu yang mendatangkan manfaat tidak mesti dicatat sebagai investasi. Sebaliknya, sesuatu yang mendatangkan manfaat dapat dicatat sebagai beban (expense). Beban merupakan bentuk penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus kas keluar, berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Apabila pencatatan zakat sebagai investasi di neraca menyiratkan bahwa dana tersebut masih merupakan milik perusahaan, hal ini tidak sesuai dengan definisi zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diserahkan kepada mustahiq. Kemampuan zakat untuk mendatangkan manfaat yang berlipat ganda kepada perusahaan harus dipisahkan dengan pengakuan suatu pengeluaran yang memenuhi persyaratan sebagai aset perusahaan.

Selain masalah pencatatan sebagai beban atau investasi, hal lain yang muncul mengenai bagaimana pengukurannya, apakah dengan basis kekayaan bersih atau penghasilan bersih. Hal yang perlu dicermati adalah semakin banyaknya aset tidak berwujud (intangible asset) yang sampai kini teknologi akuntansi belum mampu untuk mencatatnya dalam laporan keuangan. Padahal, terdapat tren meningkatnya kekayaan perusahaan dalam bentuk intangible asset, dengan nilai perusahaan tidak lagi ditentukan dengan kekayaan yang tercantum dalam neraca.

Kalau basis kekayaan bersih yang digunakan, maka sangat mungkin perusahaan yang padat modal, misalnya perusahaan kimia, akan terkena zakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan jasa atau pengembang peranti lunak komputer walaupun keuntungan yang dihasilkannya lebih tinggi daripada perusahaan yang padat modal. Dari beberapa permasalahan yang dipaparkan di atas, tentunya selain fatwa DSN MUI yang menjadi syarat, masih diperlukan pemikiran dan kajian lebih lanjut untuk penerapan zakat atas perusahaan.

ikhtisar

– Sangat sulit menentukan kriteria zakat perusahaan sehingga perlu kajian strategis dan pertimbangan matang.
– Tidak semua perusahaan milik Muslim sehingga perlu aturan yang lebih berkeadilan.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: