InfOz pLu$

Mei 6, 2008

Menyongsong Lahirnya PSAK Zakat Perusahaan

Filed under: ARTIKEL — beritazakat @ 6:42 am

Oleh :Muhammad Akhyar Adnan
Dosen FE UII Yogyakarta dan Assoc Professor International Islamic University Malaysia

Harian ini pada 3 April 2008 lalu memberitakan keinginan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memiliki fatwa tentang zakat perusahaan sehubungan dengan sedang disusunnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pengelolaan zakat. Lalu, dalam edisi 14 April 2008, Irfan Syauqi Beik sudah pula menguraikan opininya tentang zakat perusahaan dan kemaslahatan umat.

Irfan antara lain menggambarkan betapa besarnya potensi zakat perusahaan yang meliputi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta lainnya yang pada gilirannya potensi dana tersebut diharapkan bisa memecahkan salah satu persoalan dasar bangsa ini, yakni mengatasi persoalan kemiskinan tanpa harus mengemis ke luar negeri. Tulisan singkat ini tidak bermaksud mengulas lebih jauh aspek ekonomi makro zakat, melainkan mencoba memberikan pandangan pada substansi persoalan akuntansinya. Hal ini penting sebagai salah satu aspek penunjang pencapaian tujuan makro zakat tersebut.

Barangkali sejauh ini baru ada dua lembaga akuntansi yang sudah merumuskan standar zakat perusahaan. Yang pertama adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berpusat di Bahrain dan sering menjadi acuan banyak negara lain dalam penyusunan standar akuntansi perbankan atau lembaga keuangan syariah. Secara spesifik AAOIFI telah mengeluarkan Financial Accounting Standard (FAS) No 9 tentang Zakat.

Yang kedua adalah Malaysian Accounting Standard Board (MASB) yang telah mengeluarkan MASB Technical release i-1 (MASB Tr i-1). Ada sejumlah perbedaan antara FAS dengan MASB Tr i-1. Misalnya, ruang lingkup FAS adalah terbatas pada Lembaga Keuangan Syariah dengan penekanan lebih banyak pada industri perbankan, sedangkan MASB Tr i-1 lebih ditujukan pada semua usaha komersial. Artinya, tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah saja, tetapi meliputi semua jenis usaha yang bersifat komersial.

Perbedaan lain adalah pada derajat hukumnya. FAS yang dikeluarkan AAOIFI sesuai dengan namanya merupakan standar akuntansi keuangan, sederajat dengan FAS atau PSAK lainnya. MASB Tr i-1 mempunyai derajat ‘hukum’ yang lebih rendah, yakni semacam petunjuk teknis yang posisinya berada di bawah standar.

Bila jadi IAI menerbitkan, baik dalam bentuk pernyataan standar akuntansi keuangan ataupun hanya technical release, maka Indonesia mungkin merupakan negara ketiga di dunia yang mempunyai standar akuntansi untuk zakat perusahaan. Ini merupakan sesuatu yang membanggakan dan diharapkan sekaligus memicu semangat berzakat dalam ranah industri dan organisasi komersial. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan solusi signifikan terhadap persoalan kemiskinan yang sudah demikian lama diderita bangsa ini.

Format dan isi
Sebuah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan atau Accounting Technical Release, selalu memuat setidaknya beberapa aspek penting dalam konteks akuntansi, mulai dari pengertian (definition), pengakuan (recognition), pengukuran (measurement), penyajian (presentation) dan pengungkapan (disclosure). Hal yang sama juga terlihat ada, baik dalam FAS maupun MASB Tr i-1.

Lalu, bisa dan cukupkah kita (baca: IAI atau Indonesia) mencontoh saja apa yang ada, entah dalam FAS atau MASB Tr i-1 itu? Bukankah kedua produk tersebut juga disusun oleh pakar akuntansi dan syariah di negara masing-masing? Dengan mencontoh salah satu atau keduanya sekaligus, bukankah pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan, alias murah?

Sesungguhnya motivasi di balik tulisan ini adalah sebuah peringatan penting agar IAI tidak dengan mudah mencontoh kedua atau salah produk yang lebih dulu eksis itu. Mengapa demikian? Karena dalam kajian penulis, sudah terjadi beberapa kekeliruan mendasar, baik dalam produk AAOIFI maupun MASB itu, khususnya FAS dan juga MASB Tr i-1.

Salah satu kekeliruan yang cukup penting, menurut hemat penulis, adalah pada aspek accounting recognition atau pengakuan akuntansinya. (Catatan: karena terbatasnya ruangan, pembahasan dalam tulisan lebih difokuskan pada aspek ini saja). Baik FAS maupun MASB Tr i-1 sama-sama menegaskan bahwa pembayaran zakat oleh perusahaan diakui sebagai non-operating expense atau beban saja (tanpa spesifikasi operational atau tidak). Kemudian, dalam penyajian nanti, pos atau rekening zakat ini akan muncul dalam laporan laba rugi perusahaan.

Munculnya ketentuan pengakuan zakat sebagai expense (beban), entah operasional atau tidak, barangkali dilatarbelakangi oleh pemahaman terhadap zakat yang kurang mendalam, untuk tidak mengatakan salah. Mengapa? Karena sesungguhnya pengakuan zakat sebagai beban sama sekali tidak sesuai dengan konsep expense itu sendiri dalam perspektif akuntansi dan sekaligus berseberangan dengan makna hakiki zakat yang diajarkan oleh Islam.

Konsep expense sesungguhnya mengalami evolusi dari masa ke masa. Ini bisa dilihat dari berbagai definisi expense. Misalnya, dari AICPA ARS No 3, AICPA 1955, APB No 4 sampai kepada FASB-SFAC No 6 (1980). Untuk Indonesia, yang paling mutakhir adalah mengadopsi seutuhnya kerangka dasar yang disusun oleh International Accounting Standards (IAS).

AAOIFI sendiri dalam Statement of Financial Accounting (SAF) No 2 juga merumuskan pengertian konsep expense yang juga berbeda dari apa yang ada pada FASB Amerika Serikat ataupun IAS. Bila dicermati satu demi satu, dari berbagai definisi expense, baik melalui evolusi konsepsi yang berkembang di Amerika Serikat, IAS yang diadopsi dalam akuntansi konvensional Indonesia maupun yang ada di SAF yang dikeluarkan oleh AAOIFI, tidak satu pun yang sesuai dengan zakat.

Pembayaran zakat memang merupakan pengeluaran kas (cash outflow). Dalam pandangan sederhana, pengeluaran ini mirip dengan beban atau expense. Tetapi, perlu diingat, tidak semua cash outflow diakui sebagai biaya.

Contohnya adalah pengeluaran uang untuk membeli aktiva tetap yang pada awalnya dikapitalisasi dulu, baru kemudian secara bertahap diakui terjadinya beban tersebut. Contoh lain adalah pembelian sekuritas untuk tujuan investasi dan pembayaran dividen. Walaupun ini merupakan cash outflow juga, tetapi sekali lagi tidak masuk kategori expense.

Bila pembayaran zakat dikaitkan dengan konsep expense dari contoh pengertian yang berkembang dan dikeluarkan oleh berbagai lembaga, maka ternyata tidak ada yang sepenuhnya memenuhi syarat. Sekadar contoh, ambillah definisi expense dari SFAC No 6: Expenses are outflows of others using up of assets or incurrences of liabilities (or a combination of both) during a period of delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s major or central operations (para 80).

Kendati syarat pertama (outflows of others using up of assets or incurrences of liabilities (or a combination of both) during a period) terpenuhi, syarat kedua (of delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s major or central operations (penekanan oleh penulis]) tidak terpenuhi sama sekali. Hasil yang sama, bahkan lebih nyata, terlihat, bila konsep expense diuji dengan definisi yang dibuat oleh FAS No 2 AAOIFI.

Ketidakcocokan pengakuan pengeluaran zakat sebagai expense akan semakin jelas bila zakat dilihat dalam perspektif nilai Islam sendiri. Sudah lazim dipahami bahwa zakat mempunyai multimakna (etimologis), antara lain suci, berkah, tumbuh, dan terpuji (lihat Yusuf Qardawi, 2004). Lebih jauh, masih menurut Qardawi, makna yang lebih kuat mengutip pandangan Wahidi adalah bertambah dan tumbuh.

Bila dirujuk pula ayat Alquran tentang pengeluaran nafkah di jalan Allah (zakat termasuk di antaranya), maka mengategorikan pembayaran zakat sebagai expense semakin terasa lucu dan tidak masuk akal. Lihat misalnya QS 2:261. Dalam ayat ini secara tegas Allah memberikan metafora zakat dan semacamnya bagaikan sebuah biji atau benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan masing-masing tumbuh atau menghasilkan seratus biji atau benih, atau secara matematis menjadi tujuh ratus. Dalam konteks usaha pada umumnya, mana ada sebuah beban (expense) yang berujung pada munculnya revenue dengan kelipatan tujuh ratus kali?

Dalam pandangan bisnis, kegiatan seperti yang ditegaskan oleh QS 2:261 di atas akan lebih dipahami sebagai kegiatan investasi dan sama sekali bukan kegiatan yang berujung pada munculnya expense. Barangkali sudut pandang inilah yang mestinya dipegang oleh muzaki. Mengapa? Karena ini akan memberikan dampak perilaku yang berbeda sama sekali bila zakat dipandang sebagai expense alias beban. Inilah substansi makna zakat sesungguhnya.

Kembali kepada aspek recognition, berdasarkan pembahasan di atas, pembayaran zakat harus dipandang analog dengan appropriation. Oleh karena itu, pembayaran zakat kalau masih menimbulkan perdebatan bila diakui sebagai investasi sepenuhnya, maka bisa dikiaskan dengan pembayaran dividen. Ini sejalan dengan pandangan bahwa sesungguhnya Allah hakikat shareholder dalam Islamic worldview. Kita manusia (termasuk para shareholders dan stakeholders perusahaan), hanyalah para khalifah yang dititipi-Nya untuk sementara waktu.

Semogalah pandangan ini dapat dipertimbangkan oleh para penyusun PSAK zakat. Termasuk anggota DSAK Ikatan Akuntan Indonesia.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: