InfOz pLu$

April 24, 2008

Zakat dan Kemiskinan

Filed under: ARTIKEL — beritazakat @ 5:18 am

Zakat dan Kemiskinan

Oleh: Mustain

Bukankah sebuah tragedi jika rakyat Indonesia itu miskin, apalagi sampai ada yang menderita kelaparan. Kenyataannya memang demikian. Seperti pepatah lama. Ayam mati di lumbung padi. Ini hanya terjadi di indonesia.

Negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Kesuburan tanahnya saja bisa terdengar sampai ke Benua Eropa hingga masyarakatnya berduyun-duyun datang dan memutuskan untuk tetap tinggal selama 2 (dua) abad. Bukan waktu yang pendek untuk “bertamu” dinegeri orang.

Indonesia dari kandungan ikan di lautannya saja mencapai 6.2 Ton pertahun, potensi ini setara dengan angka 74 Triliyun (Metro TV). Freeport tambang emas di Irja, adalah tambang emas terbesar di Dunia, kandungan minyak bumi Indonesia memiliki potensi 97 milyar barel. Kesuburan tanahnya menginspirasi ungkapan kuno “gemah ripah loh jinawi” yang berarti kesuburan tanah Indonesia memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan masih banyak potensi-potensi lain yang belum termanfaatkan seperti rangkaian gunung berapi yang tersebar dari hulu sampai hilir di sepanjang wilayah nusantara.

Namun kenyataannya apa? Setiap saat kita terus disuguhi berita mengenaskan tentang kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Berita kematian akibat kelaparan, baru-baru ini terjadi di Makasar ada Ibu hamil tua dan satu orang anaknya meninggal dunia karena kelaparan (Kompas 01/03/08). Sejak Januari hingga Maret 2008 sebanyak 5 orang di Rote Ndao, NTT meniggal dunia karena busung lapar (Kompas, 7/04/08) Tahun sebelumnya di daerah yang sama korban busung lapar mencapai 41 Orang selama periode Januari hingga Juni 2005 (Kompas,14/06/05). Hal serupa juga terjadi di dearah-daerah lain seperti Yahukimo (Kompas, 2/12/05) Banda Aceh (Kompas, 31/2/04) Jawa Barat sedikitnya 95 anak balita di 10 Kabupaten/Kota menderita busung lapar. (Kompas,14/06/05). Tasikmalaya ada meninggal dunia akibat kelaparan (Republika, 11/032008) Bahkan di Ibu kota Jakarta kita temukan orang yang menderita kelaparan (Kompas, 3/03/2008).

Menilik data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Pada tahun 2005 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 37,2 Juta Jiwa, dana pada tahun berikutnya di bulan Maret tingkat kemiskinan naik menjadi 39,05 juta, sedangkan di tahun 2007 penduduk miskin Indonesia berjumlah 37,17 juta jiwa. Terlepas dari akurasi data yang dikeluarkan oleh BPS, International Development Bank (IDB) dengan mengejutkan mengeluarkan pernyataan bahwa 49 % dari seluruh penduduk Indonesia hidup dalam kondisi miskin atau berpotensi menjadi miskin. (Media Indonesia. 07/12/2006). Kalau dihitung perkepala, artinya ada, 108,78 juta penduduk indonesia hidupnya susah dari kurang lebih 220 Juta jiwa. Karena data ini banyak kalangan merasa tercengang. Pemerintah dengan serius menyusun berbagai program dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, namun dampak dari program hanya sebatas sukses dalam bingkai program itu dilaksanakan. Out-put program masih tetap dalam taraf wacana penyusunan proposal dan orang miskin tetap miskin.

Konsep Kemiskinan

Satu dari kesekian teori yang membahas tentang kemiskinan, dirumuskan oleh Robert Chambers seorang pakar pembangunan pedesaan Inggris, dia menjelaskan bahwa masalah kemiskinan terjadi dan berlanjut karena adanya faktor Deprivation Trap (jebakan kemiskinan). Jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima ketidak beruntungan yang terus melilit keluarga miskin. Pertama; Kemiskinan itu sendiri. Kedua; Kelemahan fisik. Ketiga; Keterasingan. Keempat; Kerentaan. Kelima; Ketidakberdayaan (Rural Development, 1983).

Kelima jebakan tersebut saling terkait satu sama lain dan hanya menyebabkan keterpurukan yang berkepanjangan bagi keluarga miskin. Faktor yang paling dominan dari kelima jebakan tersebut adalah Kerentaan dan Ketidakberdayaan, karena dari kedua faktor inilah kemiskinan memiliki pondasi yang kokoh. Kerentaan berarti ketidakberdayaan menghadapi situasi darurat yang tidak bisa terhindarkan, seperti ketika terjadi bencana alam baik itu banjir, gempa bumi, gelombang pasang atau datangnya penyakit dengan tiba-tiba. Kerentaan inilah yang menjadi pengerak roda kemiskinan karena menyebabkan keluarga miskin makin menjadi miskin karena kehilangan asetnya secara permanen.

Ketidakberdayaan terjadi lebih lebih diakibatkan oleh “bencana” yang disebabkan dari adanya sistem dan kebijakan. Seperti ketikmampuan orang miskin mendapatkan subsidi modal usaha dari bank karena memang bank di ciptakan hanya untuk orang-orang kaya. Karena ketiadaan aset si miskin tidak bankable.

Kebijakan pemerintah menaikkan kebutuhan pokok. Adanya korupsi terkait dengan hak-hak orang miskin seperti; kasus penggelapan subsidi pemerintah untuk keluarga miskin (Gakin).(Bapeda Jabar 07/08/07). Penggelapan beras subsidi oleh aparat pemerintah (Republika, 05/04/2008) sehingga hak-hak orang miskin terampas dan mereka tidak berdaya.

Kerentaan dan Ketidakberdayaan orang miskin semakin berkelanjutan karena dukungan dari kontruksi sosial yang sudah membentuknya dan kontruksi ini adalah akibat dari struktur ekonomi, politik dan budaya yang tidak proporsional dan memihak.

Zakat Sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dalam diri setiap muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar Agama Islam yang lima. Nomor tiga dari lima pilar tersebut setelah Shahadah dan Shalat adalah Zakat. Zakat adalah Satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kamanusiaan. Suatu bentuk ibadah Maaliyah Ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat stategis dalam program penguatan kaum dhuafa. Menurut Eri Sudewo, (Ketua I BAZNAS) potensi zakat ansich di Indonesia sebesar dalam kisaran antara 1,08-32,4 triliyun pertahun, dengan asumsi terdapat 18 juta Muslim kaya dari 80 juta Muslim yang menunaikan zakat perbulan dengan kisaran 50-150 ribu rupiah.

Dengan potensi ideal 32,4 Triliyun pertahun, tentu saja ini adalah angka yang besar dan belum lagi di tambah dari dana infaq, sadakah dan wakaf. Jika potensi itu berhasil terhimpun, penulis yakin tidak akan ada orang yang meminta-minta di tiap perempatan di jakarta. tidak akan ada orang yang berprofesi menggalang dana umat di angkutan kota dan tidak ada cerita orang mati karena busung lapar. Namun kenyataannya penghimpunan zakat, infaq dan sadakah tidak lebih dari 286.412 .188.273 (Dua ratus delapan puluh enam milyar, sekian) dari total penghimpunan dana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di indonesia.(Data Forum Zakat, 2007).

Adanya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat, ternyata belum bisa memaksa wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya. Dan potensi yang 42,3 triliyun masih tinggal diangan-angan para praktisi zakat. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) Indonesia yang tidak kurang dari 242 lemabaga baik dari Badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat (LAZ) yang diinisiasi oleh masyarakat kerja saling bau-membahu untuk menyadarkan sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat dan menyalurkannya lewat lembaga.

Pada titik jenuh praktisi zakat merasakan keputusasaan dalam mengemban tugas yang sebetulnya adalah kewajiban Pemerintah. Kemiskinan adalah monster yang muncul tidak dengan sendirinya. Kerentaan dan ketidakberdayaan orang miskin berkelanjutan karena kontruksi sosial yang sudah membentuknya. Kontruksi ini adalah akibat dari kebijakan Struktur Ekonomi, Politik dan Budaya yang tidak proporsional dan memihak. Salah satu sindirannya terkait adalah “menggusur satu rumah keluarga miskin adalah biadab. Menggusur 1000 rumah orang miskin real estate hasilnya”.

Mengentaskan satu keluarga miskin adalah mulia, mengentaskan 100 keluarga miskin adalah tugas CSR, mengentaskan sejuta orang miskin itu kebijakan namanya (Politik ZISWAF, 2008), kemiskinan merajalela adalah karena kebijakan. Untuk melawan kemiskinan harus dengan kebijakan. Tanpa kebijakan usaha untuk mengentaskan kemiskinan dari awal sudah ditakdirkan akan gagal. Disinilah letak pentingnya sebuah instutusi pemerintah dalam melawan kemiskinan, karean kebijakan suatu negara terletak pada “kekuasaan” yang sedang memerintah.

Peran Pemerintah

Beberapa masalah penting yang terjadi saat ini yang harus diselesaikan dalam pengelolaan zakat nasional adalah; Masih terjadi tumpang tindih kelembagaan khususnya dalam peran, fungsi dan tugas antara regulator, pengawas, dengan operator. Masih ada kerancuan hubungan kelembagaan antara Baznas, BAZ provinsi, BAZ kabupaten/kota, dan BAZ kecamatan . Kedudukan BAZ provinsi/kabupaten/kota/kecamatan belum jelas; apakah di bawah BAZNAS, Departemen Agama, atau pemerintah daerah?. Belum ada koordinasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Keberadaan zakat masih sebatas pengurang penghasilan kena pajak. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kewajiban zakat masih terbatas. Masih minim, sosialisasi zakat ke seluruh komponen masyarakat. Masih belum profesional pengelolaan dan kelembagaan zakat.semua kondisi tersebut hanya bisa di selesaikan dengan kebijakan pemerintah.

Untuk pengembangan kualitas zakat nasional, pemerintah harus terus mendorong upaya-upaya optimalisasi pengelolaan zakat infaq dansedekah (ZIS), yakni dengan membuat regulasi zakat yang dapat memposisikan peran gerulator, operator dan pengawas sesuai dengan fungsinya serta adanya klausul yang “memaksa” wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, menjadikan zakat sebagai pengurang beban pajak bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Menginisiasi adanya blue print zakat indonesia sebagai acuan konstuksi pengelolaan zakat di indonesia, Mengeluarkan standarisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan zakat. Ikut serta mensosialisasikan kedermawanan sosial sebagai “life style” masyarakat “The Have” Indonesia

Jika kebijakan terrealisasi, penulis yakin potensi akan mudah terdongkrak dan tentu saja pemerintah akan banyak berterimakasih kepada LAZ dan BAZ dalam upaya pengentasan kemiskinan karena dari kedua lembaga tersebut sudah memberikan kontribusi 21,105 triliyun setiap tahun, jika potensi zakat hanya tergalang setengahnya sajaa. Setara dengan anggaran APBN RI tahun 2006 untuk pengentasan kemiskinan sebelum dikurangi biaya operasional.

Memang sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan signifikansi zakat dalam menegentaskan kemiskinan. Namun apa yang sudah dilakuan oleh BAZ dan LAZ untuk ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat bawah sudah layak diapresiasi.beberapa bidang kerja yang sudah dijalankan diantaranya;

Bidang Ekonomi. Alokasi dana zakat untuk bidang ekonomi dari sembilan lembaga amil zakat adalah 20,47% dari dana yang berhasil dihimpun (Data Forum Zakat, 2008).: dana ini dialokasikan untuk Bantuan modal kepada pedagang mikro dan kecil, Bantuan pendirian pasar, Bantuan modal untuk produksi, Bantuan modal pada pertanian dan peternakan Contohnya adalah pendirian pabrik tepung tapioka untuk membantu petani singkong di Lampung yang dikenal dengan Industri Tepung Tapioka Rakyat (ITTARA) serta pembuatan tempat pelelangan ikan (TPI) kepada sejumlah nelayan di Banggai, Sulawesi Tengah. Bantuan pendirian lembaga keuangan mikr. Sejak tahun 1994 organisasi pengelola zakat telah mendorong terbentuknya lembaga keuangan mikro syariah atau yang lebih dikenal dengan BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Saat ini sudah berdiri sejumlah 3000an BMT di seluruh Indonesia. Bahkan di tahun 2007 ini, sejumlah BMT telah membentuk sinergitas untuk mendirikan PT. Permodalan BMT. Peran dan fungsi dari Permodalan BMT adalah menjadi semacam bank jangkar untuk persoalan likuiditas dan permodalan.

Bidang Pendidikan. Rata-rata alokasi dana zakat untuk bidang pendidikan dari sembilan lembaga amil zakat adalah 47,21% (Data Forum Zakat, 2008) dari dana yang berhasil dihimpun. Jumlah yang telah melebihi prosentase alokasi APBN untuk pendidikan yang diamanahkan UUD 1945. bentuk penyalurannya antara lain; Beasiswa. Beasiswa diberikan kepada pelajar dan mahasiswa yang jumlah per bulannya adalah Rp1,4 juta per orang. Beaguru dan peningkatan kapasitas guru, lebih dari 6.000 orang guru yang mendapat beaguru. sampai saat ini, pelatihan guru-guru dari tingkat SD sampai dengan SLTA sebanyak 30.000 orang yang berasal dari 2.000 sekolah,. Penyelenggaraan sekolah formal. Pada tahun 2007 saja, program ini menyerap dana sebesar Rp 9 miliar untuk 136 siswa. Seluruh murid-muridnya tidak dipungut biaya, bahkan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Pendidikan informal. Dikerjasamakan dengan balai latihan kerja (BLK) yang berperan sebagai pendanaan dan pencarian anak-anak yang akan dilatih. Sementara pihak BLK menyiapkan fasilitas dan tenaga instruktur/fasilitator. Pendirian dan operasionalisasi BLK. Dua diantara BLK yang didirikan dan dikelola oleh lembaga amil zakat adalah BLK di Bontang dan IKI di Jakarta.

Bidang Kesehatan. Rata-rata alokasi dana zakat untuk bidang kesehatan dari sembilan lembaga amil zakat adalah 16,12% (Data Forum Zakat, 2008) dari dana yang berhasil dihimpun. Selain dalam bentuk membiayai perawatan pasien dana ini juga dialokasikan untuk membiayai operasi, asuransi kesehatan, mendirikan dan mengelola klinik kesehatan, menyediakan mobil pelayanan kesehatan keliling, menyediakan ambulance gratis, di Jakarta telah berdiri rumah sakit yang dinamakan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) di Ciputat dan Rumah Sehat di cikini. Para fakir miskin yang berobat, tidak dipungut biaya sepeserpun. Bahkan LKC pun menyiapkan layanan rawat inap, apotik untuk menebus obat, layanan ambulance, layanan mobil jenazah, serta layanan preventif pencegahan sakit dengan terjun secara aktif dan periodik ke masyarakat.

Santunan. Fakir miskin yang datang setiap hari ke OPZ bisa mencapai ratusan, jika dikalkulasi secara kasar. Jika tiap lembaga zakat buka sepanjang 250 hari per tahun, dikali 100 orang per hari, dikali 100 lembaga zakat saja, maka kalangan fakir miskin yang datang per hari total berjumlah 2.5 juta orang per tahun. Jika lembaga zakat telah berkiprah selama 10 tahun, maka selama itu pula lembaga zakat telah melayani 25 juta orang.

Kesimpulan

Sejarah tidak bisa di pungkiri, bahwa dana umat ini pernah menjadi salah satu instrumen utama dalam mensejahterakan masyarakat di sebuah negara. Tengok saja sejarah pada kehalifahan Harun Al-Rasyid. saat itu Baitul Maal dikelola penuh oleh negara dan dikisahkan saat itu negara kesulitan mencari mustahik (Penerima Derma) hal ini menunjukkan betapa sejahteranya masyarakat saat itu, sampai-sampai kesulitan mencari orang susah apalagi kelaparan seperti yang terjadi di negeri kita saat ini.

Tanpa adanya kebijakan yang mendukung peran kedudukan dan fungsi OPZ. OPZ akan terus terjebak dalam wilayah operasional mikro yang terpisah dari kebijakan. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, peran LAZ jelas punya manfaat. Namun ditilik dari segi maksimalisasi aktivitas, sebaik apapun LAZ tetap saja berada dalam wilayah volunteerism (kerelawanan). Dalam wilayah ini LAZ tidak powerfull.

Sebaik apapun LAZ, hanya akan baik untuk dirinya sendiri. Seperti perusahaan yang sangat profesional tapi tidak akan pernah bisa mencegah lahirnya kemiskinan baru. Dengan keterlibatan timbal balik dari pemerintah. Atas adanya kebijakan terkait regulasi zakat yang jelas dan pengelolaan yang terstandar serta upaya pemerintah untuk memberikan kesadaran akan pentingnya menunaikan ibadah sosial ini kepada wajib zakat dan agniya. Saya yakin hasil penggalangan akan meningkat tajam karena OPZ sudah memiliki instrumen yang dapat mendongkrak potensi zakat di tanah Air.

Dengan hasil penggalangan ZISWAQ yang optimal serta pengelolaan secara profesional maka akan lebih banyak program pemberdayaan kemiskinan yang dapat direalisasikan dan pada akhirnya lebih banyak manfaat yang bisa di dapatkan oleh mereka yang dhuafa.

wallahua’lam

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: