InfOz pLu$

April 14, 2008

Zakat Perusahaan dan Kemaslahatan Umat

Filed under: ARTIKEL — beritazakat @ 5:55 am

Oleh :Irfan Syauqi Beik
Dosen FEM IPB dan Wakil Ketua UPZ BAZNAS Malaysia

Sungguh menarik jika mencermati keinginan Ikatan Akuntan Indonesia untuk memiliki fatwa tentang zakat perusahaan sebagaimana diberitakan harian ini pada edisi 3 April 2008 lalu. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini lembaga tersebut tengah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pengelolaan zakat.

Pentingnya fatwa tersebut untuk memberikan jaminan kepastian bahwa zakat yang dibayarkan nantinya benar-benar diakui sebagai zakat perusahaan. Harus diakui bahwa zakat perusahaan ini salah satu produk ijtihad modern dalam perluasan konsep harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam kitab-kitab klasik agak sulit ditemukan penjelasan tentang zakat perusahaan atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah asy-syirkah.

Definisi perusahaan
Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu kepada badan hukum dan perbuatan badan usaha menjalankan usahanya. Perbuatan badan usaha tersebut mencakup perbuatan ekonomi yang bersifat komersial, yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Termasuk di dalamnya segala aktivitas perdagangan, pelayanan, dan industri dengan bentuk badan usaha yang berbeda-beda, seperti perusahaan komanditer dan perseroan terbatas.

Badan hukum diartikan dengan badan, selain manusia perorangan, yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini disebut sebagai rechtperson, yaitu orang yang diciptakan oleh hukum sehingga dapat memiliki kekayaan sendiri.

Dalam praktiknya, yang bertindak keluar atas nama badan hukum adalah para pengurus, berdasarkan anggaran dasar/akta pendirian badan hukum tersebut (M Taufik Ridlo, 2007). UU No 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mendefinisikan perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dari definisi tersebut, M Taufik Ridlo (2007) menyimpulkan dua hal. Pertama, adanya bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha (company). Kedua, adanya jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapat laba (business).

Konsep syirkah
Dalam pandangan fikih, konsep perusahaan berasal dari syirkah. Ditinjau dari segi kepemilikan, syirkah terbagi atas dua, yaitu syirkah amlak (kebersamaan dalam kepemilikan) dan syirkah ‘uqud (akad perkongsian). Syirkah terbagi dalam beberapa kelompok. Pertama, syirkah ‘inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal bersama dalam suatu kegiatan usaha yang mereka kelola bersama, dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Kedua, syirkah mudharabah, yaitu kerja sama antara rabbul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola/pelaksana usaha) dengan persentase bagi hasil yang disepakati.

Hal tersebut sama dengan praktik mudharabah yang dilakukan perbankan syariah dewasa ini. Ketiga, syirkah abdan atau syirkah amal, yaitu kerja sama dua orang atau lebih dalam menerima suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama dengan pembagian upah sesuai kesepakatan bersama. Keempat, syirkah wujuh, yaitu kerja sama antara orang yang memiliki kredibilitas dan nama baik dengan pengusaha sehingga dengan jaminan nama baik tersebut yang bersangkutan diberi kepercayaan untuk membeli barang modal yang akan dijualnya kembali dengan berutang dan kemudian mereka membagi keuntungan dari hasilnya.

Kelima, syirkah mufawadhoh, yaitu kerja sama dua orang atau lebih dengan persentase modal yang sama, kewenangan yang sama, dan bagi hasil yang sama. Posisi empat madzhab yang ada berbeda-beda, kecuali pada dua jenis syirkah yang pertama di mana tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.

Khusus untuk syirkah yang ketiga, hanya madzhab Syafii yang tidak membolehkannya. Pada syirkah yang keempat, madzhab Maliki dan Hanbali membolehkannya. Hanafi pun melarangnya. Untuk syirkah yang terakhir, hanya Hanafi saja yang membolehkannya, sedangkan yang lain tidak membolehkannya.

Dalam konsep tersebut ulama klasik keempat madzhab tidak memisahkan antara syirkah perseroan dan peseronya, atau antara bentuk badan usaha dengan pemilik usahanya. Yang menjadi masalah, apakah badan hukum ini dapat dianggap sebagai orang sehingga jika memiliki pendapatan dapat dikenakan zakat?

Di sinilah kemudian muncul konsep syakhshiyyah ‘itibariyyah atau badan yang dianggap orang. Konsep ini merujuk pada istilah dzimmah dalam literatur fikih, artinya sifat yang melekat pada manusia. Dalam kajian dzimmah ini, fuqoha menyatakan sifat yang ada pada manusia ini dapat dimiliki oleh sesuatu selain manusia di mana sesuatu tersebut dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh adalah Baytul Maal. Dalam ajaran Islam, Baytul Maal akan mendapat harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris sehingga seolah-olah adalah manusia yang memiliki hak waris.

Di sisi lain, Baytul Maal memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan kelompok fakir miskin. Dalam konteks ini, ia memiliki kewajiban laiknya manusia yang berkecukupan harta. Dengan demikian, Baytul Maal memiliki dzimmah karena mempunyai hak dan kewajiban laiknya manusia.

Dalam konteks perusahaan, dzimmah pada syirkah atau perusahaan bukanlah dzimmah yang bersifat mutlak, melainkan mencakup pada interaksi keuangan atau muamalah maaliyah dan aksi sosial seperti membantu fakir miskin. Apabila syirkah melakukan hal tersebut, maka pada dasarnya ia telah memasuki ruang ta’abbudi atau ibadah laiknya ibadah seseorang terhadap Tuhannya meskipun ta’abbudi-nya masih terkait dengan muamalah maaliyah (Al-Khoyyat, 1994).

Kajian lain tentang syakhshiyyah ‘itibariyyah adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik. Dia mengatakan bahwa pemodal dalam syirkah mudharabah boleh membeli produk syirkah-nya dengan akad yang sahih tanpa syarat yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang akan dibagi kemudian. Pembelian dianggap sah dan bukan membeli sendiri (M Taufik Ridlo, 2007).

Dalam konteks ini terjadi pemisahan antara pesero (pihak yang bersepakat) dan badan usahanya sebab jika tidak dipisah maka membeli produk sendiri merupakan sesuatu yang dilarang dan menyebabkan akad menjadi tidak sah. Jelaslah jika syakhshiyyah ‘itibariyyah merupakan konsep yang tepat untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang ada saat ini sehingga jika perusahaan tersebut memiliki pendapatan melebihi nishab dan haul zakat perdagangan, wajib mengeluarkan zakatnya. Hal tersebut telah pula dikukuhkan dalam Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait pada 30 April 1984 (Hafidhuddin, 2002).

Potensi zakat perusahaan
Jika menilik pada pasal 11 ayat (2) poin (b) UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa di antara sumber harta yang dikenai zakat adalah perdagangan dan perusahaan. Hal tersebut memberikan landasan hukum positif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi IAI untuk tidak ragu memasukkan zakat perusahaan dalam pembahasan PSAK.

Jika ditinjau dari sisi potensinya, maka potensi zakat perusahaan sangat besar. Potensi zakat BUMN saja bisa mencapai Rp 14,4 triliun dengan asumsi kontribusi terhadap GDP tetap 24 persen. Belum lagi ditambah dengan perusahaan swasta besar nasional, BUMD-BUMD, maupun swasta menengah nasional dan daerah. Artinya, negara ini tidak perlu mengandalkan utang luar negeri untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan cukup dengan zakat dan instrumen ekonomi syariah lainnya.

Ikhtisar:

– Zakat perusahaan akan sangat membantu program pengentasan kemiskinan.
– Perlu aturan atau fatwa yang lebih jelas agar program tersebut terwujud dengan baik

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: