Oleh DJOKO SUBINARTO
Ada berita bagus diembuskan dari laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat sebagaimana dilansir media belum lama ini. Berita bagus itu adalah naiknya laju pertumbuhan ekonomi Jabar dari 5 persen menjadi 6,2 persen.
Namun, di balik berita bagus tersebut terdapat pula berita tidak sedap, yaitu angka kemiskinan di Jabar tahun ini ternyata meningkat dari 28,29 persen menjadi 29,05 persen. Angka ini berada di atas angka kemiskinan nasional yang mencapai sekitar 18 persen.
Masalah kemiskinan, berapa pun angkanya, merupakan masalah yang tidak boleh dibiarkan. Adalah tugas pemerintah untuk mengentaskan rakyatnya dari setiap ancaman dan belenggu kemiskinan. Sebuah pemerintahan bisa saja dituding sebagai penjahat hak asasi manusia jika pemerintah tersebut membiarkan rakyatnya tetap berada dalam belitan kemiskinan. Artinya, membiarkan kemiskinan adalah sebuah kejahatan.
Terkait dengan terjadinya peningkatan angka kemiskinan di wilayah Jabar, adalah tugas Pemerintah Provinsi Jabar untuk segera melakukan langkah strategis tepat sasaran, yang menyentuh persoalan mendasar dalam mengatasi masalah kemiskinan di provinsi ini.
Tidak sedikit yang menilai, dari dahulu hingga sekarang program penanggulangan kemiskinan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, lebih merupakan program penanggulangan sesaat. Jadi, hal itu bukan sebuah program penanggulangan yang berkelanjutan dan benar-benar menyentuh persoalan mendasar. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan masyarakat lebih bersifat parsial.
Dalam konteks ini, untuk bisa melepaskan sebuah masyarakat dari kemiskinan yang membelenggunya, para pembuat kebijakan harus mengetahui lebih dahulu faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi tercipta dan terpeliharanya kemiskinan. Lima faktor
Analis masalah-masalah sosial menengarai adanya paling tidak lima faktor utama kemiskinan. Pertama, ketidaktahuan yang bisa terjadi akibat kurangnya informasi atau pengetahuan. Padahal, kata pepatah Barat, pengetahuan itu adalah kekuatan. Knowledge is power, demikian bahasa kerennya. Suatu kelompok masyarakat bisa terbelenggu oleh kemiskinan akibat kurangnya informasi atau pengetahuan yang mereka butuhkan. Informasi dan pengetahuan dapat diperoleh lewat pendidikan.
Dengan demikian, untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, pendidikan-baik formal maupun informal-ikut memainkan peran yang sangat strategis. Sayangnya, di negeri ini pendidikan demikian mahal. Tidak sedikit warga masyarakat kesulitan memperoleh pendidikan. Padahal, lewat pendidikan ini mereka bisa mendapatkan berbagai pengetahuan dan informasi yang sangat mereka butuhkan, sekaligus sangat bermanfaat bagi pengembangan kualitas kehidupan mereka.
Kedua ialah penyakit. Tatkala masyarakat memiliki tingkat penyakit yang tinggi, produktivitasnya akan rendah. Jika produktivitas rendah, kesejahteraan akan berkurang. Kesejahteraan yang berkurang jelas akan menyumbang tercipta dan terpeliharanya kemiskinan. Pada titik ini masyarakat yang sehat, yang bebas dari ancaman penyakit, berkontribusi besar bagi lenyapnya kemiskinan.
Pada titik yang sama, kondisi ekonomi baik perorangan maupun kelompok akan lebih sehat pula jika masyarakatnya juga sehat. Dengan demikian, akses yang mudah, murah, dan cepat terhadap berbagai fasilitas kesehatan merupakan salah satu hal yang akan berpengaruh besar dalam upaya pemberantasan kemiskinan dalam sebuah masyarakat.
Ketiga, apatis, yaitu ketika seseorang atau sekelompok orang sudah tidak mau peduli atau merasa tidak memiliki kekuatan apa pun untuk membuat perubahan. Apatis kerap menggiring pada terciptanya fatalisme yang menjadikan orang atau sekelompok orang menerima saja apa yang dihadapi dan menilainya sebagai sebuah takdir tanpa lebih dahulu mau melakukan tindakan atau ikhtiar apa pun. Padahal, setiap individu diciptakan dengan dibekali berbagai kemampuan dan kelebihan yang harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Sikap apatis tentu saja tidak boleh berkembang dalam masyarakat.
Keempat, ketidakjujuran. Ketika sumber-sumber daya yang mestinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum tiba-tiba dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, di sinilah telah terjadi ketidakjujuran. Ketidakjujuran seperti ini bisa menjadi penyebab timbulnya kemiskinan dalam sebuah masyarakat. Hal seperti ini bisa terjadi oleh adanya pihak-pihak di masyarakat yang menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang yang diembannya.
Menurut para pakar ekonomi, jumlah sumber daya yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi akan sangat berdampak bagi terciptanya penurunan yang jauh lebih besar dalam kesejahteraan sebuah masyarakat. Hasil sejumlah kajian menyimpulkan, ketika seorang pejabat pemerintah katakanlah menerima suap sebesar Rp 10 juta, investasi masyarakat akan menurun hingga Rp 40 juta.
Kelima, ketergantungan yang muncul karena terpeliharanya sikap dan keyakinan lebih suka menerima ketimbang berusaha dengan memanfaatkan segala inisiatif dan potensi. Ketergantungan merupakan sikap dan keyakinan bahwa mereka yang miskin tidak berdaya dan tidak bisa mengubah dirinya kecuali mengandalkan bantuan dari luar. Untuk jangka panjang, sikap dan keyakinan seperti ini tidak bagus bagi perkembangan masyarakat dan justru akan melanggengkan kemiskinan dalam sebuah masayarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk mengatasi ketergantungan ini. Melahirkan faktor ikutan
Kelima faktor utama kemiskinan tersebut pada gilirannya akan melahirkan faktor-faktor ikutan lain, yaitu infrastruktur yang tidak memadai, ketiadaan pasar, buruknya kepemimpinan, lemahnya pemerintahan, lemahnya penegakan hukum, pengangguran, kurangnya keterampilan, sifat malas dan tidak kreatif, kurangnya modal, dan sebagainya. Setiap faktor pada hakikatnya merupakan masalah sosial yang dipicu salah satu dari lima faktor utama tersebut.
Untuk memecahkan masalah kemiskinan di Jabar, Pemerintah Provinsi Jabar harus benar-benar jeli dan mampu melakukan pemetaan kelima faktor utama kemiskinan tersebut. Kenapa? Karena faktor utama kemiskinan di antara satu daerah dan daerah lainnya akan berbeda. Faktor utama kemiskinan di daerah pantai utara, misalnya, tidak sama dengan faktor utama kemiskinan di daerah Garut selatan. DJOKO SUBINARTO Penulis Lepas, Mengajar untuk Universitas ARS Internasional, Bandung
InfOz pLu$ 