InfOz pLu$

September 5, 2007

Mengamandemen UU Zakat

Filed under: ARTIKEL — beritazakat @ 9:57 am

Oleh :Irfan Syauqi Beik
Dosen IE-FEM IPB, Kandidat Doktor Ekonomi Syariah IIU Malaysia

Baru-baru ini sejumlah Lembaga Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional meminta DPR, melalui Komisi VIII, untuk mengamandemen UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ketua Umum Baznas, KH Didin Hafidhuddin, menilai bahwa fungsi regulator, pengawas, dan pelaksana pengelolaan zakat di Indonesia sebaiknya dipisahkan (Republika, 10 Agustus 2007). Bila tidak segera dipisahkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penyimpangan mengingat ketidakjelasan posisi kelembagaan yang ada. Siapa mengatur siapa, apa yang diawasi dan bagaimana kriteria atau indikator pengawasan menjadi isu yang sangat penting, yang menentukan arah masa depan perzakatan di Tanah Air. Sesungguhnya, isu amandemen UU zakat ini merupakan isu yang sudah lama disuarakan oleh para praktisi zakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah kelemahan dalam undang-undang tersebut, yang berpotensi menjadi barrier terhadap pelaksanaan pembangunan zakat di Tanah Air. Artikel ini mencoba membahas dua aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan amandemen UU Zakat tersebut. Pertama, fungsi dan peran kelembagaan zakat yang ada, dan yang kedua adalah penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Kelembagaan
Sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 UU No 38/1999, lembaga pengelola zakat terdiri atas dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), yang didirikan pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai hubungan antarkeduanya. Yang dijelaskan hanyalah hubungan antar-BAZ di semua tingkatan, yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif (Pasal 6 ayat 3). Sementara tugas pokok lembaga zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 8).

Kelemahan dari pola ini adalah tidak adanya lembaga yang menjadi regulator dan pengawas, karena undang-undang tersebut tidak memberikan kewenangan yang dimaksud kepada lembaga tertentu. Fungsi serta tugas BAZ dan LAZ, mulai dari tingkat nasional hingga kota/kabupaten adalah sama. Tentu saja hal tersebut akan memberikan kesan adanya ‘persaingan’ antarlembaga. Bahkan di beberapa daerah, sempat muncul keluhan bahwa lembaga zakat tertentu ‘mengambil’ pangsa pasar muzakki yang seharusnya menjadi ‘milik’ lembaga lain.

Jika Baznas bermaksud untuk meminta laporan tahunan LAZ dan BAZ yang ada, maka bisa jadi tidak akan efektif karena fungsi mereka adalah sama-sama sebagai pemain. Yang ideal adalah kewenangan untuk membuat regulasi dan melakukan pengawasan hendaknya diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional, dan hal tersebut harus secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang. Baznas harus difungsikan sebagai regulator yang memiliki otoritas tertinggi, yang berhak untuk mengeluarkan berbagai kebijakan perzakatan sekaligus melakukan pengawasan. Selama ini, fungsi pengawasan terhadap lembaga zakat hanya dilakukan oleh dua unsur, yaitu oleh unsur internal melalui komisi pengawas (Pasal 18 ayat 1), dan unsur masyarakat (Pasal 20). Tentu saja hal tersebut kurang memadai dan memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat.

Jika Baznas menjadi otoritas zakat tertinggi, maka konsekuensinya, ia tidak perlu mengambil peran pengumpulan zakat. Biarkan masalah pengumpulan menjadi tugas LAZ-LAZ yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang terpenting, setiap lembaga zakat wajib memberikan laporan secara berkala kepada Baznas, sesuai dengan kriteria dan indikator tertentu, sehingga realisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara kolektif pada tingkat nasional, dapat diketahui secara transparan oleh publik.

Konsekuensi lainnya, pemerintah harus secara serius memenuhi seluruh anggaran operasional Baznas, yang selama ini ‘mengandalkan’ hak 12,5 persen dari zakat yang terkumpul. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23. Dalam APBN perlu dimasukkan pos anggaran Baznas secara tersendiri, dan terpisah dari pos anggaran Depag. Selanjutnya, jika ternyata masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan langsung zakatnya kepada Baznas, maka dalam hal pendistribusiannya, Baznas sebaiknya bekerja sama dengan LAZ yang ada.

Khusus mengenai posisi Bazda, maka sebaiknya berada di bawah koordinasi dan komando Baznas. Baznas perlu diberikan kewenangan instruktif dalam hal pengkoordinasian dan penyelarasan kinerja Bazda-Bazda yang ada. Fungsi Bazda juga sebaiknya adalah sebagai regulator dan pengawas di daerah, yang merupakan perpanjangan tangan Baznas. Namun demikian, jika di suatu daerah baru terdapat Bazda, dan belum ada Lazda yang beroperasi atau jumlah Lazda yang ada dianggap kurang memadai, maka Bazda pun dapat diberikan hak untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Mengenai ancaman hukuman terhadap BAZ/LAZ yang tidak amanah (Pasal 21), menurut penulis perlu diperberat. Ancaman kurungan maksimal tiga bulan dan atau denda maksimal Rp 30 juta masih terlalu ringan. Paling tidak, hukumannya adalah ancaman kurungan sekurang-kurangnya enam bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta. Hal tersebut supaya memberikan kesan bahwa menjadi amil zakat haruslah amanah, dan segala bentuk penyimpangan harus mendapat balasan yang lebih keras.

Zakat pengurang pajak
Selanjutnya adalah penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Penerapan kebijakan tersebut di lapangan, diyakini akan mendorong percepatan pembangunan zakat di Indonesia. Masyarakat yang menjadi wajib zakat akan memiliki motivasi yang kuat mengingat zakat yang dibayarnya dapat menjadi pengurang pajak. Dengan semakin besarnya dana zakat yang dikumpulkan, maka upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air diyakini akan berjalan semakin cepat.

Penulis menyadari bahwa kebijakan tersebut seolah-olah terlihat bertentangan jika diterapkan. Di satu sisi, jumlah zakat yang terhimpun akan meningkat, sementara di sisi lain jumlah pajak yang terhimpun akan berkurang. Padahal, sekitar 78 persen sumber dana APBN kita bersumber dari pajak. Jika jumlah pajak berkurang, maka hal tersebut akan memberikan efek negatif terhadap kondisi perekonomian.

Namun demikian, fakta empiris berbicara lain. Malaysia, sebagai negara yang telah menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Dalam laporan Kementerian Keuangan Malaysia 2006 dan Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia 2006, terbukti bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi yang positif. Sebagai contoh, pada tahun 2001 pendapatan zakat adalah sebesar 321 juta ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 miliar ringgit. Tahun berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula dengan pendapatan pajak yang naik menjadi 83,52 miliar ringgit. Pada tahun 2005, pendapatan zakat telah mencapai angka 573 juta ringgit, sedangkan pajak 106,3 miliar ringgit.

Ikhtisar

– Ide untuk mengamandemen UU Zakat bergulir karena selama ini fungsi regulator masih menyatu dengan lembaga pelaksana zakat.
– Idealnya, regulator berfungsi terpisah dari pelaksana, agar pengawasan dunia perzakatan di Indonesia lebih optimal.
– Amandemen juga dimaksudkan supaya para pengumpul zakat yang tidak amanah diberi hukuman yang lebih berat.
– Hal lain yang perlu ditekankan dalam amandemen itu adalah diberlakukannya zakat sebagai pengurang pajak.

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: