InfOz pLu$

Agustus 22, 2007

Pentingnya Blue Print Zakat Nasional

Filed under: ARTIKEL — beritazakat @ 4:21 am
Tags: ,

s3700059.jpg

mustaine

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah sangat penting. Bukan hanya karena OPZ independent, bebas kapital, market share yang melimpah, OPZ-lah, yang hanya dapat mengisi public space media interaksi yang mampu mengkomunikasikan kebutuhan antara yang kaya dan yang miskin. Sehingga dalam taraf yang berbeda sikaya dan simiskin tetap mendapatkan hak dan kewajibannya. ZiS adalah istrument utama yang digunakan OPZ untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dalam konteks sejarah, pelaksanaan syariat ZiS banyak mengalami penyesuaian, dari model penunaiannya sampai harta yang dizakati. Apalagi dalam dekade terakhir, banyaknya variasi in-put dan out-put ZiS, mengharuskan strategi baru dalam sistem pengelolaan. Untuk pengembangan ke depan, agar pengelolaan ZiS di indonesia berkembang dengan operasi dan target yang jelas. diperlukan kontruksi zakat yang di dalamnya mencakup inisiatif-inisiatif yang memuat kepentingan OPZ.

Diberlakukannnya UU Zakat No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000, tentang pedoman teknis pengelolaan zakat, serta diikuti dengan terbitnya Keputusan Mentri Agama (KMA) No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Zakat No. 38, ternyata belum memberikan arahan yang jelas mengenai pengembangan perzakatan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya mekanisme dalam sistem perzakatan nasional, baik dari pengelolaan, pengawasan dan perundang-undangan. Tiga unsur pokok inilah, yakni pengelolaan, pengawasan dan perundang-undangan, yang secara spesifik belum eksplisit termuat dalam UU No. 38 Tahun 1999.

Menurut penulis minimal terdapat tiga ketidaksesuaian dari implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999, ; Pertama, adanya ketimpangan lembaga yang ditunjuk sebagai regulator dan pengawas. Sampai saat ini lembaga yang diamanahkan, tidak ada satu-pun yang concern mengawasi secara simultan kinerja OPZ, apalagi berinisiasi menghadirkan UU zakat yang lebih akomodatif. Kedua, UU Zakat tidak memperjelas segmentasi wilayah garapan OPZ dengan proporsi yang sebanding antara Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Ketiga, UU tersebut tidak memberikan arahan dalam peningkatan pengelolaan seperti halnya, tidak adanya indikator dalam pencapaian program, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai optimalisasi zakat, serta periodesasi atas pencapaian pengembangan perzakatan secara nasional. Ketiga hal tersebut, cukup mengindikasikan tidak lengkap UU No.38 tahun 1999 dalam mengakomodir kebutuhan OPZ.


Potensi dan Kondisi Zakat Indonesia

Dari berbagai versi, potensi zakat nasional yang paling akurat menurut penulis adalah versi Eri Sudewo (Ketua I BAZNAS). Dengan agak fleksibel, Eri memberikan estimasi dari potensi terburuk sampai dengan potensi ideal yang mungkin diperoleh, yakni berkisar antara 1,08 – 32,4 triliun pertahun. Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa, terdapat 80 Juta penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan prosentase penunaian zakat berkisar antara 10-100 % dari 80 juta muzaki. (Republika, 17/10).

Kalau boleh menghitung secara serampangan, potensi zakat tersebut, kurang lebih sama, dengan alokasi dana yang dianggarkan APBN untuk program pengentasan kemiskinan 2007, setelah dikurangi biaya administrasi 15 %. Jika potensi zakat berhasil terdongkrak, setengahnya saja, maka terkumpul 16,2 triliun. Dana umat ini, pasti akan banyak membantu dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai tingkat terparah dalam sejarah NKRI, yakni, 108.78 juta jiwa atau 49 % dari penduduk indonesia (Media Indonesia, 07/12). Setengah kurang satu persen penduduk Indonesia miskin, atau kurang lebih berpotensi menjadi miskin. Ini artinya apa ?

Untuk menimbang bagaimana potensi tersebut tergali dan sejauhmana efektifitas pengelolaan zakat dilakukan, marilah kita lihat seberapa mampukah kita menggapai target tertinggi dengan mengukur instrumen zakat yang tersedia. Sekarang di Indonesia terdapat kurang lebih 147 Lembaga Amil Zakat, dan 95 Badan Amil Zakat (Data FOZ,12/2006). Jadi total keseluruhan berjumlah 242 OPZ yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Di sisi lain, UU Zakat kondisinya seperti penulis uraikan di atas. Kode etik pengelolaan zakat sudah dibuat hanya saja belum digulirkan. Amandemen UU No. 38 Tahun 1999 masih dalam proses. Pedoman akuntansi untuk standarisasi Laporan Keuangan OPZ sudah disosialisasikan pada pertengahan 2005. Cetak biru kontruksi perzakatan nasional masih digodok oleh Tim yang dibentuk Forum Zakat. Dengan demikian pada dasarnya sampai saat ini kita telah memiliki instrument yang cukup untuk menggali potensi zakat hanya saja masih perlu kerja ekstra untuk mengasahnya.


Jika dilakukan perbandingan dari total lembaga yang ada, dengan penyebaran secara geografis, maka dalam satu wilayah minimal terdapat 7 OPZ dari 33 Propinsi di Indonesia. Ini artinya minimal ada tujuh organisasi pengelola zakat yang beroperasi dengan market share yang sama antara BAZ dan LAZ. Kondisi demikian apabila tidak diarahkan pada keteraturan, maka yang terjadi adalah “gesekan-gesekan” baik di tingkat operasional maupun manajerial. Hal tersebut tercermin ketika melaksanakan program kerja. Tidak adanya interkoneksi atara OPZ dalam penggalangan maupun penyaluran memastikan adanya hambatan dalam pengembangan kualitas perzakatan nasional.

Di tingkat manajerial, belum tersedia struktur kepengurusan dan standar jabatan yang ideal untuk OPZ itu seperti apa. Serta hak amil dan gaji untuk tingkat jabatan tertentu juga belum ada kejelasan. Di sisi lain terdapat terobosan baru yang kami anggap terlalu dini, seperti merger Dompet Dhuafa dengan BAZNAS, BAZNAS-DD dengan DPU-DT, BAZNAS dengan LAGZIS. Hal ini menimbulkan masalah baru yang berbeda dalam sistem pengelolaan ZiS, yang tentu saja belum tertampung dalam UU Nomor 38 Tahun 1999. Dengan demikian masih banyak hal yang harus dibenahi untuk menciptakan pengaturan dan keselarasan dalam konstelasi perzakatan di Indonesia.

Cetak Biru Zakat Indonesia

Hal mana yang diharapkan dengan hadirnya cetak biru zakat indonesia adalah membuat konstruksi perzakatan sebagai bingkai dan acuan pengaturan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia. Siapa yang operasional, siapa yang menjadi pengawas dan siapa yang mengupayakan perundang-undangan zakat sehingga sistem pengelolaan zakat terstruktur, operasi serta sasaran pencapaiannya menjadi terarah dan jelas.

Dengan adanya cetak biru zakat Indonesia, semua masalah dalam perzakatan nasional, dimungkinkan akan banyak teratasi, karena cetak biru adalah kontruksi pengembangan kualitas perzakatan nasional yang menjadi dasar acuan peningkatan optimalisasi ZiS di Indonesia sehingga dimungkinkan segala rencana program dan operasional OPZ dapat terstandarisasikan. Dalam cetak biru akan mencakup Visi dan Misi pengembangan zakat nasional, UU Zakat yang direkomendasikan, pedoman tehnis OPZ yang lebih definitif, sasaran dan capaian program secara periodesasi serta ketentuan-ketentuan lain yang mengarahkan pada ultimate goal pengelolaan zakat.

Adalah Forum Zakat sebagai Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia yang mengupayakan lahirnya cetak biru zakat Indonesia, dengan menggandeng BAZNAS selama kurang lebih 1 tahun menggodok konsep cetak biru zakat. Konsep awal yang sudah jelas arahnya adalah bahwa yang akan menjadi regulator dan pengawas adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah. dan yang menjadi operator adalah BAZ-BAZ kabupaten/kota sebagai representasi dari pemeritah serta LAZ tingkat nasional maupun daerah sebagai representasi pengelolaan zakat oleh masyarakat. Kita semua berharap semoga cetak biru sesegera mungkin bisa terbit dan dapat dijadikan pegangan dalam program pengelolaan zis di Indonesia.

Dari awalnya, Islam sudah memberikan arahan yang benar mengenai strategi dalam mengatasi kemiskinan. Dengan disyariatkannya zakat, secara tidak langsung sudah menjawab masalah tersebut. Sekarang tingkat kemiskinan sudah mencapai puncaknya. Lembaga pengelola dituntut lebih bijak dan cerdas dalam menghadapi tantangan ini. Untuk mencapai ultimate goal perlu adanya standardisasi dalam berbagai aspek terkait dengan sistem pengelolaan zakat. Upaya efektif demi keteraturan kinerja OPZ dalam rangka optimalisasi pengembangan ZiS nasional adalah dengan menyusun cetak biru zakat indonesia. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen yang kuat serta dukungan dari berbagai pihak terutama Organisasi Pengelola Zakat.

Penjelasan

in put = kesadaran umat untuk menunaikan zakat

out put = optimalisasi peran zakat;

out come = terwujudnya keadilan sosial.

ultimate goal = hasil paripurna (berjalannya sistem)

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: